Pengadaan AC Tidak Sesuai RAB Dan Langgar Permenkes Atas Belanja JKN di FKTP, Kadis Kesehatan Way Kanan, Terkesan Menghindar

Headline Way Kanan

LIPSUSNEWS.COM – Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta UU terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Way Kanan per 31 Desember 2019 Laporan Realisasi Anggaran, dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern pada Pemkab Way Kanan Tahun Anggaran 2019 mengungkap Tujuh temuan pemeriksaan diantaranya Kesalahan Dalam penyusunan HPS atas pengadaan AC dan Penganggaran Belanja JKN di FKTP pada Dinas Kesehatan.

Pemkab Way Kanan menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.59.270.050.218,00 dan merealisasikannya senilai Rp.48.763.204.797,00 atau 82,27% dari anggaran tersebut diantaranya untuk paket Pengadaan AC/Kipas Angin senilai Rp.2.204.048.395,00 pada Dinas Kesehatan.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung di ketahui terdapat permasalahan sebagai berikut :

a. Penyusunan HPS tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. PPK tidak memiliki RAB atas pengadaan AC sebelum menyusun HPS dan Penyusunan HPS hanya berdasarkan Pagu anggaran yang tercantum dalam DPA/RKA.
b. PPK tidak membentuk tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS, HPS disusun oleh PPK beserta staf dibidang terkait.
c. Dalam perhitungan HPS, PPK tidak melakukan survey atas harga pasar setempat menjelang pemilihaan penyedia,daftar harga yang dikeluarkan oleh distributor AC serta perbandingan dengan pengadaan AC ssbelumnya yang merupakan hasil survei kepada empat perusahaan yang berdomisili di Bandar Lampung dan Jakarta.
d. Jenis AC yang tercantum dalam kontrak tidak sesuai dalam daftar AC yang sudah ditetapkan dan juga tidak memperhatikan batasan waktu penetapan HPS yang terbatas dan baru akan dialokasikan pada APBD Perubahan.

Dari hasil wawancara dan hasil pemeriksaan di ketahui atas faktur pajak pembelian oleh CV pemenang tender diketahui CV tersebut membeli barang dari distributor CV CEB dengan Harga pembelian AC senilai Rp.1.124.700.000,00. Sedang biaya lain instalasi ditanggung oleh CV pemenang Tender.

Dan Pemkab Way Kanan juga telah menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan senilai Rp.24.442.850.550,00 dengan realisasi senilai Rp.27.748.363.505,80 atau 113,52% diantaranya merupakan belanja premi asuransi kesehatan pada kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN dengan anggaran senilai Rp.13.443.647.500,00 dan realisasi senilai Rp.16.981.130.505,80 atau 126,41%.

Dari hasil pemeriksaan atas belanja premi asuransi kesehatan pada kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN diketahui bahwa belanja ini merupakan dari pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belanjanya disahkan dengan mekanisme penerbitan SP2B berdasarkan pengajuan SP3B dari pengguna Anggaran. Hal tersebut kurang tepat dianggarkan pada belanja premi asuransi, karna belanja premi asuransi dipergunakan untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Seharusnya belanja tersebut dianggarkan pada kegiatan pelayanan melalui JKN dengan rincian belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional pelayanan JKN pada masing-masing Puskesmas.

Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya :
a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dan
b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

permasalahan diatas mengakibatkan penganggaran belanja barang dan jasa berupa jasa pelayanan dan operasional serta belanja modal tidak mencerminkan realisasi anggaran senilai Rp.16.981.130.505,80.

Hal tersebut disebabkan oleh kepala Dinas Kesehatan tidak mempedomani peraturan Menteri Kesehatan dalam menganggarkan belanja JKN di FKTP.

Saat dimintai keterangan melalui pesan Whatsapp pada tanggal 23 juli 2020 oleh awak media kepala Dinas Kesehatan kab. Way Kanan Anang Risgiyanto mengatakan,”saya lagi seminar ujian, nanti teleponan ya, Doain Dulu mau seminar Prop diaertasi,” jawab kadis.
Dan pada tanggal 26 juli 2020 kembali ditanyakan melalui pesan whatsap, Kadis Kesehatan Anang tidak memberikan komentar dan saat di temui dikantornya Kadis kesehatan juga tidak pernah ada ditempat.

Atas prihal tersebut kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Anang Risgiyanto sengaja menghindar dari awak media Karena telah memberikan laporan kesalahan HPS atas pengadaan AC dan penganggaran belanja JKN di FKTP pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Hal tersebut jelas telah melanggar UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik.

Saat media awak media meminta tanggapan Sekdakab Way Kanan Saipul melalui pesan Whatsapp mengatakan,”Semua sudah kita lakukan dgn mengacu pada standar yg berlaku, sudah di audit, dan jika ada kelalaian sudah di tindaklanjuti, prinsipnya tidak ada kerugian negara dan keuntungan pribadi, jika ada juga kesalahan administrasi sudah diperbaiki dan di tindaklanjuti.” Jawab Sekda.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) Korwil Lampung Thabrani, menanggapi hal tersebut dan berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar bisa menindaklanjuti dan memeriksa Kadis Kesehatan Anang Risgiyanto terkait penyusunan HPS atas Pengadaan AC yang Tidak Sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dan Penganggaran Belanja JKN di FKTP pada Dinas Kesehatan.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor.003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 dijelaskan bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase dibawahnya yaitu melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, dan memperkaya dimaksud dilakukan dengan melawan hukum. Jejaring Ombudsman ini menyimpulkan bahwa sesungguhnya kepatutan Laporan Hasil Pemerikasaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dijadikan bukti awal penyelidikan tindak pidana korupsi sudah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dilingkungan lembaga pemerintah.

Hal ini agar terciftanya Akuntabilitas/laporan pertanggungjawaban tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) agar menumbuhkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. (Hifni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *